KOTA BEKASI – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, DPRD Kota Bekasi kembali menyorot lambatnya serapan belanja daerah, khususnya pada sektor infrastruktur yang dinilai masih jauh dari target, sehingga pemerintah kota didesak bergerak cepat sebelum waktu habis.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, menilai Pemkot Bekasi harus mempercepat serapan anggaran agar dapat menembus batas minimal menjelang akhir tahun.
“Kami berharap akhir tahun ini 70 persen lah minimal sudah bisa terserap anggarannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, lambatnya belanja daerah bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintah kota. Sektor fisik disebutnya sebagai bidang yang paling banyak tertunda. “Tapi kita terus menggenjot supaya anggaran ini terealisasi dan dibelanjakan,” kata Gilang.
Gilang memaparkan, keterlambatan serapan dipicu sejumlah persoalan, mulai dari penyesuaian administrasi pasca-transisi kepemimpinan hingga hambatan dari pihak ketiga, seperti gagal lelang akibat spesifikasi tidak sesuai hingga proses lelang ulang yang memakan waktu.
“Kebanyakan kendala teknis. Menurut saya, seharusnya dinas bisa tanggulangi. Jangan ada alasan lagi. Yang dirugikan masyarakat dan pemerintah kota sendiri,” tegasnya.
Ia pun meminta perangkat daerah lebih selektif menentukan mitra kerja agar pekerjaan tidak kembali tersendat. “Kami merekomendasikan agar pemilihan pihak ketiga dilakukan lebih selektif. Yang dipilih harus benar-benar mampu bekerja dengan baik,” tambahnya.(ADV)
